Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Pelaksanaan Pengembangan Pengawasan Partisipatif

Gresik, Rabu 21-10-2020.Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati maupun wali kota dan wakil walikota tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur, Bawaslu melakukan MoU dengan PT.Gojek yang dikemas dalam acara SKPP, acara ini di ikuti oleh 38 Kab/Kota Kordiv Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga,76 peserta SKPP , serta 13 OKP di Jawa Timur. Dimana acara ini dilaksanakan dari tanggal 21, 22 , 23 0ktober 2020. Kabag pengawasan bawaslu Provinsi Jawa Timur Filber Sidabutar menyampaikan bahwasannya ”Pusat pendidikan SKPP ini sebagai bentuk komitmen kami (Bawaslu) untuk menunjang kinerja pengawasan dalam tahapan pilkada 2020” dimana acara tatap muka ini mengalami penundaan dikarenakan wabah covid-19, Selaras dengan apa yang di sampaikan oleh Nur ellya anggraini selaku Kordiv Humas dan Hubal Provinsi Jawa Timur “Untuk mengawal 19 Kab/Kota yang melaksanakan Pilkada 2020 ini kami membutuhkan dukungan dan komitmen dari semua SKPP  untuk mengikuti materi, mulai dari,pengawasan partisipatif, pendidikan politik pemilu dan lainnya.” Acara tatap muka bersama SKPP ini sekaligus penandatanganan MoU dengan PT. Gojek, hal ini sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Bawaslu dalam pemilihan tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur. Yang semula acara SKPP ini dilakukan secara daring dari bulan April sampai Juni 2020. Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI, Mohammad Afifuddin menyampaikan“Kewenangan Bawaslu adalah melakukan pencegahan, dan melakukan penguatan pengawasan partisipatif, yang salah satu bentuknya adalah dengan melakukan MoU dengan PT gojek dan Juga kolaborasi atau kerjasama dengan instansi lainnya” Pria kelahirkan Sidoarjo ini menjelaskan secara ringkas tentang kewenangan Bawaslu dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Menurutnya kerja Bawaslu membutuhkan inovasi, adapun inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu dengan membentuk desa anti politik uang, pojok pengawasan, sekolah kader pengawasan partisipatif.