Money politic cederai berjalannya suatu demokrasi; Ini kata pimpinan KPK

Bawaslu Jawa Timur mendatangkan nara sumber dari Pimpinan KPK dengan tema Kaum Miskin Kota dalam Pusaran Politik Uang. Diikuti oleh Anggota Bawaslu RI, (M. Afifuddin) dan Bawaslu Kab/Kota se-Jawa Timur, 08/07/20. Di Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 secara tegas menyebutkan, segala bentuk pemberian uang atau materi kepada pemilih yang sifatnya mempengaruhi pemilih adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi berupa pidana, denda dan diskualifikasi. Dr.Nurul Ghufron selaku Pimpina KPK menjelaskan bahwa untuk menciptakan pemimpin yang berintegritas tinggi dan jujur perlu suatu proses pemilihan yang bersih dari politik uang, Karena itu untuk menciptakan pemimpin yang kredibel dan jujur serta amanah maka diperlukan suatu proses pemilu yang jujur dan dapat dipercaya. “Pemilih dewasa perlu dilahirkan dari sistem Pilkada yang jujur dan adil maka, akan melahirkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Jika ini selesai maka selesai pula tugas KPK," tegasnya. Salah satu wujud penerapan demokrasi dengan adanya penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih pemimpin pada Pilkada Serentak 2020 mendatang. Pesta demokrasi di Jawa timur ada 19 kabupaten/ kota yang melakukan pemilihan kepala daerah, dalam pemilihan kepala daerah diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan jujur. Dengan demikian masih menurut Dr.Nurul Ghufron menegaskan kalau pemilu atau pilkadanya rusak jangan disalahkan kalau kemudian akhirnya melahirkan pimpinan-pimpinan yang tidak kredibel, tidak jujur dan tidak amanah. "Money politik bukan hanya juga terjadi di tingkat atas namun juga terjadi di tingkat paling bawah dengan kata lain money politik marak terjadi di tingkat pemilih. Kerawanan ditingkat pemilih ini menjadi suatu lingkaran hitam yang sangat sulit untuk dilakukan pencegahan karena dengan berkembangnya teknologi informasi maka lebih banyak lagi cara untuk menjalankan suatu proses money politik yang sangat mencederai suatu proses pemilihan umum," tambahnya.