PODCAST NGOPI DEMOKRASI #5 : Ada Apa Dengan Pengawasan Pilkada Sampang 2024 ?
|
Sampang, 4 Desember 2025 – Bawaslu Kabupaten Sampang menghadiri undangan KPU Kabupaten Sampang dalam kegiatan Podcast NGODE "Ngopi Demokrasi" dengan Tema "Ada apa dengan Pengawasan Pilkada Sampang 2024 (kupas tuntas peran bawaslu sampang "Netralitas ASN hingga penegakan hukum pilkada 2024)
Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang, Muhalli M.H, hadir sebagai narasumber dalam podcast ini. Diskusi yang dipandu oleh Shintya dari KPU Sampang ini menyoroti sejumlah isu krusial, terutama upaya Bawaslu dalam menjaga netralitas aparatur negara dan penanganan berbagai jenis pelanggaran.
Netralitas ASN Diawasi Ketat, Dua Pelanggar Diproses
Bapak Muhalli menjelaskan bahwa Bawaslu Sampang proaktif memastikan netralitas ASN melalui serangkaian upaya, mulai dari edukasi politik, sosialisasi aturan, hingga mengirim surat imbauan kepada Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kami juga membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pengawasan yang terdiri dari instansi terkait seperti Bakesbangpol, TNI, dan Kepolisian," ujar Muhalli.
Hasil dari pengawasan ketat tersebut, Bawaslu Sampang mencatat telah memproses dua orang ASN yang terbukti melanggar netralitas selama Pilkada 2024. Hasil kajian pelanggaran tersebut kemudian direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti dengan sanksi administratif.
Fokus Sentra Gakkumdu: Kasus Pidana Nihil
Terkait penanganan pelanggaran, Muhalli memaparkan bahwa Bawaslu menangani berbagai jenis pelanggaran, yang diklasifikasikan menjadi empat: Pidana, Administrasi, Kode Etik, dan Undang-Undang Lainnya. Untuk pelanggaran pidana, penanganannya dilakukan bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Pelanggaran pidana mencakup money politics (politik uang) dan perusakan Alat Peraga Kampanye (APK).
Meskipun laporan pelanggaran yang masuk cukup banyak, terutama perusakan APK, Muhali memastikan bahwa pada Pilkada 2024, tidak ada satu pun kasus pidana pemilu yang memenuhi unsur dan dilanjutkan hingga proses penyidikan.
Pilkada 2024 Lebih Adem, Tantangan Lapangan Tetap Ada
Menyoroti dinamika pengawasan, Muhalli menceritakan bahwa kondisi Pilkada 2024 relatif lebih tenang dibandingkan Pilkada 2018.
"Tahun 2018, Bawaslu pernah dihujani batu akibat unjuk rasa massa yang tidak puas terhadap putusan. Namun, Pilkada 2024 cenderung lebih adem," kenangnya.
Meski demikian, tantangan di lapangan tetap ada, seperti insiden di Desa Kerampenang. Di sana, panitia yang mendistribusikan surat pemberitahuan ditahan oleh tim sukses salah satu pihak, yang baru bisa diselesaikan secara kekeluargaan setelah negosiasi panjang hingga dini hari.
Sebagai penutup, Bapak Muhalli mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan.
"Pengawasan itu tetap berjalan walaupun tidak ada tahapan. Kami berharap anak-anak muda ikut aktif dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat, karena suksesnya pesta demokrasi adalah cerminan dari pengawasan partisipatif yang dilakukan bersama-sama," tutupnya.
