Bawaslu Sampang Ikuti Rakor Daring Terkait Perubahan Dapil dalam Pemilu 2026

Sampang 19 Februari 2026 – Bawaslu Kabupaten Sampang mengikuti kegiatan "Cangkrukan Demokrasi Divisi Humas dan Datin" secara daring pada Kamis, 19 Februari 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini mengusung tema: “Undang-Undang Pemilu untuk Perubahan Daerah Pemilihan (Dapil)”. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Dalam forum tersebut, Anggota Bawaslu Jatim, Dwi Endah Prasetyowati, menyampaikan bahwa Cangkruan Demokrasi edisi perdana tahun 2026 menjadi wadah kolaborasi sekaligus ajang mempererat koordinasi antara Bawaslu dan KPU. Ia menekankan bahwa penataan dapil bukan sekadar persoalan teknis administratif, tetapi juga menyangkut aspek keadilan bagi pemilih dan kesetaraan bagi peserta pemilu.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan dapil harus berpedoman pada prinsip kesetaraan nilai suara, kesesuaian dengan sistem pemilu proporsional, serta mempertimbangkan integritas dan keterjangkauan wilayah. Perubahan dapil maupun alokasi kursi, tegasnya, tidak boleh mengurangi hak konstitusional pemilih atau memunculkan praktik manipulasi wilayah.

Sementara itu, Anggota KPU Jatim, Choirul Umam, memaparkan bahwa kewenangan penyusunan daerah pemilihan yang sebelumnya berada di DPR, setelah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2022 dikembalikan kepada KPU. Ia menilai kajian mengenai dapil perlu dilakukan secara komprehensif karena prosesnya cukup kompleks dan harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip penataan yang telah ditetapkan.

Diskusi yang diikuti sekitar 190 peserta ini menghadirkan narasumber Anggota KPU Kota Surabaya Bakron Hadi dan Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen, serta dipandu oleh Agus Hariyanto dari Bawaslu Pacitan.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Bawaslu Sampang berkomitmen untuk memperkuat kapasitas pengawasan dalam proses penataan dapil pada pemilu mendatang agar terlaksana secara transparan, akuntabel, dan menjamin keterwakilan politik yang adil bagi masyarakat.