Bawaslu Sampang Ikuti Diskusi Hukum Selasa Seri #12, Bahas Inovasi JDIH dan Penguatan Konsolidasi Demokrasi

SAMPANG, 1 September 2026 – Bawaslu Kabupaten Sampang mengikuti kegiatan Diskusi Hukum Selasa (DHS) Seri #12 secara daring via Zoom Meeting pada Selasa (1/9/2026). Kegiatan yang mengusung tema "Inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu" ini diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Dalam arahannya, Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Diklat Bawaslu Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta, menekankan pentingnya profesionalisme dan substansi dalam pelaksanaan serta pelaporan kegiatan konsolidasi demokrasi di tingkat daerah.

Adapun terdapat dua poin inti yang ditegaskan untuk menjadi pedoman jajaran pengawas pemilu, antara lain yang pertama Substansi Laporan Kegiatan yakni jajaran pengawas diimbau untuk tidak menjadikan kegiatan kemasyarakatan yang bersifat personal atau sosial rutin—seperti tahlilan, kondangan, maupun pengajian—sebagai laporan kegiatan konsolidasi demokrasi. Laporan harus mencerminkan tugas pokok dan fungsi kerja-kerja pengawasan pemilu yang akuntabel. Yang kedua penguatan kegiatan uji Petik, Saat menjalankan tugas uji petik di lapangan, pengawas diminta untuk menyisipkan diskusi substantif mengenai isu-isu demokrasi terkini. Jika kegiatan tersebut hendak dijadikan bagian dari laporan konsolidasi demokrasi, publikasi dan penyusunan beritanya wajib dibuat secara informatif, edukatif, serta berbobot.

Melalui penegakan standar pelaporan dan publisitas ini, diharapkan pengelolaan JDIH serta dokumentasi hukum di lingkungan Bawaslu se-Jawa Timur semakin berkualitas, transparan, dan memberikan nilai edukasi hukum yang nyata bagi masyarakat. Melalui DHS Seri #12, Bawaslu Sampang memperoleh penguatan pemahaman mengenai inovasi jaringan dokumentasi dan keterbukaan informasi hukum pemilu.