Perkuat Sinergi Internal, Bawaslu Sampang Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Divisi Hukum dan Teknis

Sampang, 28 Januari 2026 — Bawaslu Kabupaten Sampang kembali menggelar kegiatan NGOPI (Ngobrol Pintar dan Inspiratif) dengan tema “Sinkronisasi Divisi Hukum dengan Divisi Teknis”. Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi pemahaman (sharing) kepada seluruh staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sampang terkait peran strategis Divisi Hukum dalam mendukung kegiatan Divisi Teknis.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sampang tersebut diikuti oleh seluruh staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sampang. Diskusi dipimpin langsung oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Morsidi Ali Syahbana, S.Pd., dengan menghadirkan M. Syafiuddin, S.H.I. (Staf PKPP Hukum) sebagai narasumber, serta dipandu oleh Marya selaku moderator.

Dalam arahannya, Morsidi Ali Syahbana menekankan bahwa peran Divisi Hukum sangat penting sebagai pendukung strategis di setiap lini tugas. Ia menegaskan bahwa seluruh staf tanpa terkecuali harus mengerti dan memahami kinerja Divisi Hukum agar tercipta pola kerja yang selaras.

“Staf sekretariat diharapkan memahami alur kerja hukum agar tercipta pola kerja yang selaras dan akuntabel. Melalui mekanisme peninjauan hukum yang tepat pada setiap tahapan kegiatan, kita dapat meminimalisir potensi risiko hukum sejak dini,” ujar Morsidi.

Dalam pemaparannya, Syafiuddin menjelaskan bahwa sinkronisasi ini merupakan amanat dari Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. Ia menekankan bahwa peran Divisi Hukum hadir sebagai mitra strategis mulai dari peninjauan dokumen, pengamanan kewenangan, prosedur, hingga mitigasi risiko hukum. Hal ini bertujuan agar setiap langkah kerja memiliki landasan hukum yang kokoh sesuai dengan tata kerja yang telah diatur.

“Sinergi dan koordinasi ini adalah kunci untuk meminimalkan risiko serta memastikan setiap langkah kerja selalu terlindungi secara hukum. Hal ini sangat penting demi menjaga martabat dan marwah lembaga Bawaslu,” ujar Syafiuddin.

Melalui forum NGOPI ini, Bawaslu Kabupaten Sampang menegaskan bahwa sinergi lintas divisi bukan sekadar koordinasi teknis, melainkan komitmen kolektif untuk memastikan seluruh tahapan pengawasan berjalan di atas landasan hukum yang jelas.