Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilihan Umum dan Masyarakat Sipil di Jakarta: Rahmat Bagja Serukan Pemilu Inklusif dan Antikekerasan
|
Sampang, 22 Desember 2025 – Bawaslu Kabupaten Sampang menghadiri Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilihan Umum dan Masyarakat Sipil bertema "Mewujudkan Ekosistem Pemilu Inklusif, Antikekerasan, dan Berbasis Transformasi Digital" di Jakarta. Kehadiran ini menegaskan komitmen Bawaslu dalam menciptakan pengawasan pemilu yang ramah gender dan inklusif.
Perwakilan Bawaslu Kabupaten Sampang, Kasubbag Administrasi Dian Mei Shanty, hadir langsung dalam agenda konsolidasi nasional tersebut. Kehadirannya menjadi bukti keseriusan Bawaslu Sampang dalam memperkuat barisan pengawas perempuan dan masyarakat sipil.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja.
Menghapus Kekerasan dalam Tahapan Pemilu
Dalam sambutannya, Rahmat Bagja menekankan bahwa kesetaraan dan perlindungan terhadap perempuan adalah harga mati dalam setiap tahapan pemilu.
“Seluruh tahapan pemilu harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan perlindungan. Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan, terutama yang dialami perempuan,” tegas Bagja.
Kehadiran Dian Mei Shanty sebagai perwakilan Bawaslu Sampang merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas "srikandi" pengawas pemilu di daerah. Hal ini penting mengingat tantangan pengawasan di lapangan sering kali berhadapan dengan kultur yang masih patriarkal serta kerawanan kekerasan berbasis gender, baik secara fisik maupun digital.
Sinergi dan Perlindungan Kelompok Rentan
Dalam forum tersebut, Bawaslu Sampang juga menyaksikan penandatanganan naskah kerja sama antara Bawaslu RI dengan sejumlah lembaga strategis, yaitu:
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
Komisi Nasional Disabilitas;
Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas; dan
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan adanya perlindungan hukum dan aksesibilitas bagi pemilih, saksi, maupun pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota, termasuk di wilayah Sampang.
Implementasi di Tingkat Lokal
Melalui partisipasi dalam konsolidasi ini, Bawaslu Sampang siap mendukung penguatan kapasitas pengawas perempuan dan memastikan bahwa proses pengawasan di Kabupaten Sampang peka terhadap isu-isu perempuan dan kelompok rentan.
"Semua suara harus diperlakukan setara. Perempuan memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan berperan dalam seluruh proses pemilu," pungkas Bagja. Pernyataan tersebut menjadi poin utama yang akan diimplementasikan oleh jajaran pengawas di daerah.
Langkah ini menjadi bukti nyata Bawaslu Sampang dalam menghadirkan pengawasan pemilu yang lebih humanis, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi di tingkat daerah.
